Gara-gara rupiah melemah, Indonesia diserbu wisatawan asing?

 Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan mendorong penerimaan devisa dari sektor pariwisata.

"Sejumlah data menunjukkan wisatawan dari negara-negara tetangga dan kawasan Asia mengalami tren peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Sektor pariwisata juga diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan devisa negara," kata Chusnunia di Jakarta

Menurut dia, pelemahan kurs rupiah membuat biaya berwisata di Indonesia relatif lebih murah bagi wisatawan asing, terutama yang menggunakan dolar Amerika Serikat atau mata uang kuat lainnya.

Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menguntungkan sektor perhotelan dan maskapai penerbangan, tetapi juga mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama selama berada di Indonesia.

"Ketika wisatawan asing memiliki daya beli lebih besar akibat kurs yang menguntungkan, pengeluaran mereka untuk akomodasi, kuliner, hiburan hingga produk lokal cenderung meningkat," ujarnya.

Ia mengatakan peningkatan belanja wisatawan berpotensi mendongkrak devisa sektor pariwisata sekaligus menggerakkan berbagai sektor pendukung, seperti restoran, transportasi lokal, pusat oleh-oleh, pelaku ekonomi kreatif, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Chusnunia, kondisi tersebut memberikan manfaat bagi daerah yang bergantung pada sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi. Meski demikian, ia mengingatkan pelemahan rupiah juga membawa tantangan bagi pelaku usaha yang masih bergantung pada barang impor.

"Sejumlah pelaku usaha yang masih bergantung pada barang impor, seperti makanan premium, minuman impor, hingga perlengkapan hotel tertentu, tetap menghadapi kenaikan biaya operasional," katanya.

Ia berharap nilai tukar rupiah dapat kembali menguat agar perekonomian nasional semakin membaik dan pertumbuhan sektor pariwisata berlangsung secara berkelanjutan.

"Dalam situasi sekarang, seluruh pelaku industri pariwisata harus tetap optimistis melihat peluang yang muncul di tengah berbagai tantangan global. Kita harus bergandeng tangan untuk menjaga pertumbuhan sektor pariwisata nasional," ujar Chusnunia.  

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 37 poin di posisi Rp 18.003 per dolar AS. Terpantau pada sekira pukul 09.15 WIB, rupiah makin terkoreksi, hingga mencapai Rp 18.014,5 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS juga melemah, sekitar 0,09 poin di level 99,44.

Bank Sentral terus berupaya melakukan intervensi di pasar untuk menstabilkan rupiah. Berbagai kebijakan yang dinilai straregis terus digulirkan.

“Bank Indonesia terus berada di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga kecukupan likuiditas valas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Rabu (2/6/2026).

Denny menjelaskan, salah satu kebijakan strategis BI adalah menerapkan threshold pembelian dolar AS. Per April 2026 lalu, BI telah menurunkan batas pembelian dolar AS tanpa underlying dari 100 ribu dolar AS per orang per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan. Kebijkan tersebut makin ketat. Per Juni 2026 ini, pembatasan kembali diturunkan menjadi 25 ribu dolar AS per orang per bulan.

“Mulai 2 Juni 2026, Bank Indonesia telah memberlakukan ketentuan threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi 25 ribu dolar AS per pelaku per bulan,” terangnya.

BI juga terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar. Kerja sama tersebut telah terjalin dengan China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab (UEA).

“Bank Indonesia memandang bahwa stabilitas nilai tukar rupiah memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dunia usaha, dan pelaku pasar guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar secara baik serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional,” jelasnya.